Dalam menghadapi tantangan global pada masa yang tidak menentu, beberapa perkembangan yang signifikan telah dicapai. Antara lain Undang-undang Jasa Konstruksi telah disahkan oleh DPR pada tahun 1999 dan telah mulai diberlakukan pada bulan Mei 2000. Hal ini merupakan simbol dari meningkatnya kesadaran dan pentingnya jasa konstruksi di Indonesia.Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Badan Akreditasi dan Registrasi KADIN Indonesia (BARKI) merupakan cerminan usaha kami yang tulus untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan swasta, termasuk jasa konsultan di Indonesia.
Kedua lembaga ini bertanggungjawab dalam pengembangan program sertifikasi untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam BKKA serta sertifikasi untuk tenaga ahli secara individu, efektif mulai tahun 2001.
Beberapa DPP INKINDO telah melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov) untuk memilih kepengurusan yang baru. Berikut ini kepengurusan hasil Musprov beberapa DPP INKINDO.
